Dilema Multipartai di Sistem Presidensial
>> Wednesday, 14 July 2010
Ada ketidaksesuaian antara sistem multipartai dengan sistem presidensial.
Dari kiri: Ferry M. Baldan, Hanta Yuda, Budiman Sudjatmiko, Dyah Pitaloka (Foto: IWD)
“Inilah pangkal mula kekeliruan kita dalam sistem multipartai dan presidensial yang kita anut sekarang ini,” kata Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Nasional Demokrat, dalam diskusi yang diadakan oleh Populis Institute, Friedrich Ebert Stiftung (FES), dan Institute for Welfare Democracy (IWD) di Warung Daun, Cikini, Jumat 9 Juli 2010.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Budiman Sudjatmiko mengutarakan dinamika multipartai dalam sistem presidensial memunculkan dualisme sistem politik dan sistem demokrasi. Tradisi politik Indonesia adalah menganut Eropa Kontinental, namun mulai meniru sistem berbasis Amerika Serikat yang penuh dengan pencitraan.
“Sistem presidensial tidak mencerminkan perilaku politik Indonesia,” ujar Budiman seperti dalam rilis ke VIVAnews.
Menyederhanakan sistem ini juga tak mudah, kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Partai-partai di Indonesia tidak memiliki basis ideologi, bahkan satu ideologi bisa tersebar di beberapa partai.
Sementara peneliti The Indonesian Institute, Hanta Yudha, yang menulis buku "Presidensialisme Setengah Hati" menyatakan sistem demokrasi di Indonesia ini tidak pernah tuntas dibicarakan. "Amandemen Undang-undang Dasar merumuskan sistem presidensial, tapi realitasnya sulit dijalankan di Indonesia,” kata Hanta.
Ada upaya menyederhanakan situasi multipartai namun yang muncul kompromi yang lebar. Sehingga yang terjadi, kata Hanta, pemerintah menghabiskan energi untuk berkompromi dengan barisan koalisi.(np)
Ditulis oleh: Arfi Bambani Amri pada Jum'at, 9 Juli 2010, 22:54 WIB, di VIVAnews.
