Oleh: Dr. Arif Budimanta

Data statistik terbaru yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan angka kemiskinan dari 13,3% menjadi 12,49%. Dari data statistik tersebut terlihat juga bahwa orang miskin lebih banyak di pedesaan daripada di perkotaan dan penyerapan lapangan kerja itu lebih banyak di sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup peternakan dan perikanan. Mungkin sekitar 60% terlibat dalam sektor pertanian tersebut. Pada tahun 2010 saja sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 41,494,941 jiwa. Namun sektor pertanian juga cukup memprihatinkan karena sekitar 80% orang miskin berada di sektor pertanian.

Walaupun penyerapan tenaga kerja terbesar berada pada sektor pertanian, namun kredit perbankan yang mengucur ke sektor pertanian sangat kecil, hanya 5%. Fakta ini memperlihatkan bahwa antara data dengan mandat konstitusi tidak terkait. Padahal dari data ekonomi tahun 2009, sektor pertanian menjadi penyumbang 15% Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia; terbesar kedua setelah industri pengolahan.

Martin Manurung

Jurnas.com | PELAKSANAAN pengorganisasian ekonomi dan sumberdaya nasional dengan prinsip demokrasi ekonomi telah diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Karenanya negara harus menjamin kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, dalam hal ini pemberian akses modal bagi non pelaku usaha besar.

"Makna ekonomi dalam pasal tersebut bermaksud memberi akses sumber daya ekonomi bukan hanya pada pemilik modal besar, apalagi investor asing. Justru bermaksud pada harapan munculnya kekuatan ekonomi domestik yang dapat menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional yang adil," kata Direktur Eksekutif The Institute for Welfare Democracy Martin Manurung dalam diskusi RUU Demokrasi Ekonomi: Permodalan dan Suku Bunga di Jakarta, Senin (18/7)

Sampai saat ini sudah 4 partai baru yang mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Keempat partai tersebut adalah Partai Nasional Republik (Nasrep) yang dibidani oleh Hutomo Mandala Putra, Partai Nasdem yang didirikan anak-anak muda anggota Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat, Partai Persatuan Nasional (PPN) yang digagas Oesman Sapta Odang, dan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI) yang merupakan transformasi PKB versi Gus Dur.

Vonis yang Prematur

Meskipun beberapa pengamat telah memvonis bahwa peluang partai-partai baru itu kecil, menurut saya hal itu masih terlalu pagi. Ada beberapa alasan mengapa penilaian yang pesimistis maupun optimistis masih prematur.

Pertama, jangka waktu yang masih relatif cukup panjang tentu memungkinkan segala dinamika politik terjadi. Banyak hal dapat memengaruhi keseimbangan politik yang dapat berdampak pada partai-partai baru maupun partai-partai yang sudah mapan. Sejarah menunjukkan bahwa partai-partai yang mapan maupun baru dapat tumbang karena ditinggalkan konstituennya. Partai-partai baru pun terbukti dapat menarik simpati, bahkan menjadi pemenang Pemilu seperti Partai Demokrat yang kini berkuasa.

Oleh Martin Manurung

Saya bukan seorang diktator. Akan tetapi, banyak kritik terhadap keberhasilan yang sudah dicapai, sebenarnya didasari ketidakmengertian bahwa saya adalah seorang penguasa. Logika saya sebagai penguasa, tentu saja berbeda dengan logika pengamat, apalagi tokoh-tokoh oposisi yang senantiasa mengintai kursi kekuasaan yang sekarang saya duduki.

Tentu saja sudut pandang saya pun berbeda dengan para pengkritik itu. Sudut pandang itu saya dasari dan tujukan untuk kepentingan kekuasaan pemerintahan. Tentu tidak logis bila sudut pandang saya didasari dan ditujukan untuk kepentingan orang lain yang sebenarnya ingin berkuasa juga.

Contohnya, mereka mengkritik bahwa pertumbuhan ekonomi yang kini mencapai 6,1 persen sebagai tidak berkualitas. Mereka mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut terjadi tanpa kebijakan yang terarah dari pemerintah, sehingga seandainya pemerintah tidur pun angka tersebut akan tercapai.

Sebagai penguasa, adalah sangat penting untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi dengan cara yang tercepat. Tentu saja, tidak logis bila cara yang saya tempuh itu

Cara yang tercepat tentu saja mendongkrak pertumbuhan melalui sektor finansial, yaitu mendorong arus modal masuk sebanyak-banyaknya. Arus modal ini tak harus berkaitan dengan investasi yang jangka panjang, sebab upaya untuk itu tak gampang. Langkah-langkah mengkoneksikan arus modal dengan investasi jangka panjang akan potensial menurunkan derasnya arus modal masuk, sehingga pertumbuhan ekonomi tak mencapai angka 6 persen. Lalu, apa yang akan dikatakan oleh para pengkritik itu andaikan pertumbuhan ekonomi tak mencapai 6 persen?

Sektor finansial kini sedang menjadi primadona. Lembaga-lembaga keuangan internasional pun senantiasa merekomendasikan liberalisasi sektor finansial. Lantas, bila saya kemudian menjalankan rekomendasi itu dan lembaga-lembaga itu memujinya, apakah saya salah?

Strategi ini memang membawa konsekuensi kesenjangan ekonomi yang cenderung melebar. Para pengkritik mengatakan bahwa hampir 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dinikmati oleh segelintir orang yang sangat kaya, sementara yang 20 persen sisanya diperebutkan oleh 80 persen penduduk. Tentu, saya sadar itu.

Saya ingin menegaskan bahwa perebutan kekuasaan dan upaya mempertahankannya adalah selalu tentang pertarungan elit. Memang saya terpilih karena suara rakyat terbanyak, akan tetapi kekuasaan saya bisa dijatuhkan oleh segelintir elit. Keberlangsungan kekuasaan saya bukan ditentukan oleh 80 persen penduduk yang cenderung miskin itu, melainkan oleh segelintir oligarki yang sangat kaya. Karena itu, mau tak mau saya harus menyenangkan mereka. Ini adalah pilihan yang rasional dan saya tak bisa disalahkan untuk bertindak rasional.

Tentu saja saya sadar pula bahwa 107,8 juta penduduk masih hidup di bawah 2 Dollar AS per hari seperti dilansir oleh UNDP. Saya harus angkat topi atas kemauan dan kerja keras mereka yang tetap bisa bertahan hidup dengan pendapatan sekecil itu.

Akan tetapi, mengangkat derajat hidup 107,8 juta orang tentu sebuah kerja yang membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun, yaitu usia maksimal kekuasaan saya. Secara rasional, saya tak mungkin melakukan itu sebab yang akan menikmati hasilnya adalah penerus saya. Itulah sebabnya saya gunakan ukuran statistik yang berbeda, agar dapat memfokuskan kebijakan pada jumlah penduduk yang mungkin ditargetkan dan saya klaim keberhasilannya.

Satu lagi kritik mereka tentang kesenjangan. Katanya, Pulau Jawa menikmati 57,8 persen PDB triwulan IV-2010. DKI Jakarta berada di peringkat pertama (16,5 persen), lalu Jawa Timur (14,8 persen) dan Jawa Barat (14,3 persen). Saya juga sadar akan fenomena ini.

Akan tetapi, jangan lupa bahwa Jawa adalah kunci bagi kelanggengan kekuasaan. Sampit, Makassar, Ambon dan Papua pernah bergejolak hebat, bahkan berdarah-darah, dan penguasa tetap bertahan. Namun, kelompok mahasiswa yang menduduki DPR RI di Senayan bisa menjatuhkan seorang diktator.

Secara rasional tentu saja seorang penguasa akan sungguh-sungguh menjaga Pulau Jawa tetap menikmati sebanyak-banyaknya kue pendapatan nasional. Sebab, bila pergolakan hebat terjadi di pulau itu, kekuasaan akan mudah sekali dijatuhkan. Karena itu, saya yakin, siapapun penguasanya pasti tidak akan berani untuk menggeser secara radikal dominasi proporsi pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa.

Untuk itu, mengatakan saya berbohong adalah kurang tepat. Saya hanyalah seorang manusia yang bekerja secara rasional, sesuai teori ekonomi, untuk mempertahankan kepentingan. Tak perlu berlelah-lelah mencari manusia yang ideal, sebab apabila mereka berkuasa seperti saya, niscaya akan bertindak serupa. Permasalahannya adalah sistem politik-ekonomi yang mendasari rasionalitas saya. Ubahlah itu, maka Anda akan mengubah saya.

Penulis adalah direktur the Institute for Welfare Democracy

*Tulisan ini dimuat dalam koran Jurnal Nasional (23/2) di sisipan khusus Politika, halaman 5, dengan judul "Andai Saya Berkuasa".

Di tengah perseteruan AS dan China, Indonesia bisa mengambil langkah cerdik. Tanpa harus "menjual pasar" dan "obral sumber daya" cuma-cuma, mestinya kita bisa menghindari nasib pelanduk.

Oleh Martin Manurung

Kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia baru-baru ini tak lepas dari latar belakang perekonomian negaranya yang masih dirundung krisis. Walaupun hanya berlangsung 18 jam, perjalanan ke Asia Tenggara itu memiliki makna simbolis di tengah ‘perang ekonomi’ antara negeri Paman Sam itu dan Cina.

Bagaimanapun, Asia Tenggara adalah pekarangan belakang Cina. Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara merupakan pasar terluas bagi produk-produk Cina. Tak perlu data statistik yang rumit untuk mengetahui hal itu, sebab setiap hari kita bersentuhan dengan barang-barang produksi Cina. Sebut saja, mulai dari peniti, baju, mainan, alat makan, produk elektronik, sepeda motor, sampai alat-alat berat yang digunakan sektor industri kita.