Demokrasi Ekonomi : Kesenjangan UUD dan UU RI

Dibandingkan UUD negara-negara lain, UUD RI adalah yang paling menjamin kesejahteraan warga negaranya. Akan tetapi, pada level UU jaminan atas kesejahteraan itu tidak diatur lebih lanjut sehingga terjadi kesenjangan antara apa yang diinginkan oleh UUD dan apa yang diatur oleh UU. Demikian dikatakan oleh Bramantya Basuki, peneliti di Friedrich Ebert Stiftung (FES) ketika memaparkan hasil studi perbandingan konstitusi berkaitan dengan sistem demokrasi ekonomi antara negara-negara Eropa dan Indonesia pada Focus Group Discussion 3 tentang RUU Demokrasi Ekonomi yang diselenggarakan oleh IWD pada 21 Juli yang lalu.

READ MORE »

Read more...

Dilema Multipartai di Sistem Presidensial

Ada ketidaksesuaian antara sistem multipartai dengan sistem presidensial.

Dari kiri: Ferry M. Baldan, Hanta Yuda, Budiman Sudjatmiko, Dyah Pitaloka (Foto: IWD)

VIVAnews - Ketidaksesuaian praktik multipartai dengan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia bermula sejak tidak terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden tahun 1999 yang lalu. Sejak itu dimulailah "kekeliruan" bahwa partai tidak perlu menang Pemilu untuk bisa mendapatkan kursi presiden.

READ MORE »

Read more...

Landasan Filosofis RUU Demokrasi Ekonomi

FGD II Pembahasan RUU Demokrasi Ekonomi telah diselenggarakan pada 23 Mei yang lalu. Pada kesempatan itu, Dr. B. Herry-Priyono hadir menyampaikan pemikirannya dalam FGD II yang bertemakan “Landasan Filosofis RUU Demokrasi Ekonomi”.

Menurut filsuf sosial-ekonomi itu, RUU Demokrasi Ekonomi memiliki 6 (enam) premis yang berfungsi sebagai “operating principles”. Maksudnya, prinsip-prinsip yang menjadi acuan operasional pada keseluruhan aspek dan isi RUU Demokrasi Ekonomi. Dengan adanya operating principles ini, maka seluruh isi RUU Demokrasi Ekonomi dapat selaras dan memiliki landasan filosofis yang kuat sebagai perangkat peraturan sistem perekonomian nasional.

READ MORE »

Read more...

Seminar: Toward A Welfare State, Social Protection for All

On Tuesday (18/5) at 8.30 am, the Institute of Research and Community Services, Atma Jaya Catholic University of Indonesia, will hold a Round Table Discussion on "Toward A Welfare State, Social Protection for All". One of the speakers include international academia Dr. Göran Axel Adamson of the Copenhagen University, Denmark & Malmö University, Sweden. Apart of Dr. Adamson, the Institute for Welfare Democracy's (IWD) chairman Mr. Budiman Sudjatmiko will also give his presentation on what are the political agenda needed to fulfill imperative of providing social protection for all in Indonesia, and what are the policies needed to fill the gaps in the existing ones.

READ MORE »

Read more...

Online Discussion: RUU Demokrasi Ekonomi

Nilai-nilai dan hal-hal apa yang harus terdapat dalam RUU Demokrasi Ekonomi?

DPR RI telah memasukkan RUU Demokrasi Ekonomi dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) 2010. Namun hingga kini belum terdapat konsep, naskah akademik, dan RUU inisiatif yang telah dibuat/diajukan. Karena itu, IWD sedang menggalang berbagai kelompok masyarakat untuk turut serta membahas dan mengajukan draft RUU Demokrasi Ekonomi agar dapat diajukan pada tahun ini. Bagaimana pendapat Anda? Menurut Anda, nilai-nilai dan hal-hal apa yang harus diatur dalam RUU Demokrasi Ekonomi sebagai penjabaran Pasal 33 UUD 1945 itu? Anda dapat mengajukan usul dan gagasan pada website ini, atau ikuti Forum Diskusi online di Facebook page kami.

Read more...

Hasil FGD 1 RUU Demokrasi Ekonomi

FGD 1 pembahasan RUU Demokrasi Ekonomi (DE) pada Jumat (30/4) lalu telah terselenggara dengan berbagai kesimpulan penting. Hadir 14 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang yang relevan dengan RUU DE, diantaranya Timboel Siregar (OPSI) dan Said Iqbal (FSPMI) yang berasal dari serikat pekerja, Arief Budimanta, Budiman Sudjatmiko (keduanya anggota F-PDI Perjuangan DPR RI), dan Rama Pratama (PKS) yang berlatar belakang politisi, A. Prasetyantoko (ekonom), dan Martin Manurung (Direktur IWD). Selain itu hadir pula Saiful Haq dan Mian Manurung dari FES Indonesia.

READ MORE »

Read more...